Categories
- Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD 2020
- Strategi Meraih Opini WTP dari BPK
- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah
- Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD
- Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Bendahara Pengeluaran APBN
- Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
- Strategi Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD
- Sinkronisasi Penyusunan RKPD dengan KUA dan PPAS
- Anggaran Berbasis Kinerja
- Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemda
- Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Sistem Administrasi Keuangan
- Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran
- Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa
- Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
- Pengadaan Barang/Jasa Bagi BUMN/BUMD dan BLU
- Strategi PPHP Pengadaan Barang/Jasa
- Proposal Penawaran Pembuatan Website
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
- Peran PPK-SKPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
- Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD
- Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD
- Permendagri No. 21 Tahun 2018 Tentang Penilaian BMD di Lingkungan Pemda
- Implementasi PPK BLUD
- Badan Usaha Milik Daerah 2019
- Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUD
- Peranan PDAM dalam Meningkatan PAD
- Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Pengelolaan BUMD
- Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD
- Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD
- Pembentukan dan Penguatan SPI BLUD
- Manajemen SDM Pengelola BUMDes
- Pembuatan Website Desa
- Aplikasi Profil Desa
- Perencanaan dan Penganggaran Desa
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
- Perencanaan Usaha BUMDes
- Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes
- Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
- Penataan Administrasi Desa
- Strategi Manajemen BUMD
- Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban APBDesa
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan
- Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
- Peran Pemda, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini WTP
- Peran Tenaga Ahli DPRD
- Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ
- Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
- Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD
- Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD
- Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
- Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretarian DPRD
- Penguatan Peran dan Fungsi DPRD
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Meningkatkan Prestasi Kerja
- Kebijakan Penanaman Modal
- Penyelenggaraan PTSP Daerah
- Peran Pinjaman Daerah untuk Mempercepat Pembangunan
- Peran Akuntansi dan Audit
- Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual
- Akses Infromasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD
- Peran Penatausahaan Keuangan Daerah
- Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan
- Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
- Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
- Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penguatan Kelembagaan Pengarutsutamaan Gender (PUG) dan Anak
- Bedah Konsep Gender
- Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah
- Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Peran Humas Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu 2019
- Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat
- Mengupas Tuntas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019
- Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan
- Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK
- Pengembangan Karir dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Manajemen PNS
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN
- Pemberdayaan Aparatur Kelurahan
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Camat, Lurah dan Desa
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Koperasi
- Manajemen Pendirian dan Pengelolaan Koperasi Syariah
- Manajemen Koperasi
- Peningkatan Kapabilitas UMKM
- Manajemen Bencana
- Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di Daerah
- Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam
- Investasi Konsep Hijau Strategi Pengembangan Pariwisata
- Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal
- Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
- Manajemen ASN
- Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
- Peran Inspektorat dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
- Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip
- Peranan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
- Manajemen Aset Rumah Sakit
- Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional
- Akreditasi Puskesmas dan FKTP
- Langkah Awal Menyusun RBA Rumah Sakit Menuju BLUD
- Sistem Manajemen Mutu Rumah Sakit
- Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD
- Penyusunan Program dan Kegiatan Kesehatan
- Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas
- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
- Masalah dan Konflik Pertanahan
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Deteksi Dini dalam Upaya Pemantauan
- Peran dan Fungsi Satpol PP