Penimbunan Limbah B3

Oleh

DEFINISI

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

PERSYARATAN IZIN PENIMBUNAN (LANDFILL) LIMBAH B3

No. Jenis Dokumen Keterangan
1. Surat Permohonan
  • Format dapat diunduh di laman pelayananterpadu.menlh.go.id
  • Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan
  • Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
  • Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
  • Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
  • Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3. Izin Lokasi
  • Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penimbunan/penimbunan dapat berupa izin lokasi, SITU, izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan
  • Izin lokasi penimbunan/penimbunan limbah B3 dari Kepala Daerah Kabupaten/ Kota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab di daerah tersebut.
4. Izin dari Komisi Keamanan Bendungan
  • hanya untuk kegiatan pertambangan mineral
  • dokumen atas nama perusahaan dan masih berlaku
5. Flowsheet lengkap tata cara penimbunan limbah B3
  • flowsheet yang memberikan gambaran informasi proses dilengkapi dengan deskripsinya
6. Hasil penelitian Hidrogeologi
  • dokumen hasil penelitian hidrogeologi di lokasi penimbunan
7. Hasil analisis permeabilitas tanah pada lokasi penimbunan
  • Dokumen hasil analisis dari laboratorium terakreditasi
8. Hasil penelitian jarak bagian dasar penimbunan dengan lapisan air tanah (ground water)
  • Berupa dokumen hasil penelitian
9. Hasil penelitian jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.
  • Berupa dokumen hasil penelitian
10. Perlengkapan sistem tanggap darurat
  • Dokumen berupa SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
  • Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat.
11. Desain konstruksi tempat penimbunan limbah B3
  • desain rinci (DED, detailed engineering design) yang telah disahkan berdasarkan blue print untuk seluruh fasilitas penimbunan
12. Hasil analisis limbah B3 yang terdiri dari:

  1. Hasil analisis Total Kadar maksimum Limbah B3 yang belum terolah
  2. TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
  3. Kandungan zat organik dari masing masing limbah yang akan ditimbun
  • Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi
  • Parameter analisis mengacu pada kepdal 04/1995
13. Softcopy dokumen permohonan
  • Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentukCompact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)

Persyaratan Tambahan Untuk Permohonan Penimbunan Limbah B3 dari Kegiatan Lain
14. Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
  • Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku.
  • Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah.
  • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
  • Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.
  • Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.
15. Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3 di Lokasi Kegiatan
  • Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik terhadap jenis/karakteristik limbah B3 yang akan diolah
  • Foto berwarna laboratorium dan/atau alat analisis
  • Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin
16. Tenaga yang Terdidik di Bidang analisis dan pengelolaan limbah B3
  • Bukti sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaranlingkungan
  • Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan
  • Tenaga terdidik di bidang analisis merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon
17. Bukan merupakan daerah resapan (recharge) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan
  • Berupa dokumen hasil penelitian
18. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air, berjarak minimum 500 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.
  • Berupa dokumen hasil penelitian

Sumber: Link

Tinggalkan komentar