Ekonomi Hijau (Bagian 1)

Praktik ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus dibuat dalam kerangka berwawasan lingkungan untuk menjamin  terselenggaranya pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah harus cepat memutuskan kebijakan secara pasti dan jelas tentang ekonomi hijau, seperti kepastian pengembangan energi terbarukan dan ekowisata brbasis keaifan lokal. Pemerintah harus memberikan kepastian terhadap peraturan hukum, birokrasi, dan koordinasi antarlembaga pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten.

Ekonomi hijau harus didukung oleh penerapan perbankan hijau yang menguntungkan, baik bagi bank maupun perekonomian nasional. Namun, sampai samapi saat ini Bank Indonesia belum memiliki aturan perihal perbankan hijau. Beberapa bank nasional atas dasar inisiatif sendiri sudah menyatakan diri sebagai bank hijau (green banking).

Padahal, bank bisa terhindar dari risiko kredit tinggi jika menerapkan prinsip bank hijau. Debitur yang tidak mematuhi aturan bisnis yang ramah lingkungan dapat terkena masalah hukum atau operasional dan berdampak pada kinerja usaha dan kemampuan mengembalikan kredit. Perbankan juga menghadapi risiko reputasi jika tetap memberikan kredit kepada debitur yang bermasalah dalam pengelolaan lingkungan hidupnya.

Untuk itu, perbankan sudah saatnya fokus pembiayaan sektor-sektor ekonomi hijau (green financing) berupa pemberian insentif menarik kepada usaha pengembangan energi terbarukan, kebutuhan pangan berkelanjutan, pengelolaan dan koservasi air, pembangunan kota hijau, pengolahan sampah ramah lingkungan, dan penerapan bangunan dan properti hijau. Ini akan mengurangi impor, inflasi, tekanan terhadap nilai tukar, dan defisit anggaran.

Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan hijau harus segera diselesaikan dengan tetap mempertimbangkan kajian yang matang, melihat contoh-contoh penerapan yang sudah dilaksanakan, dan menganalisis dampaknya. Hasilnya, peraturan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup  secara berkelanjutan.

Performa kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam penilaian pemberian pinjaman ke depan.

Selanjutnya, perbankan berama Kementerian Lingkungan Hidup segera menyiapkan petugas auditor hijau yang bertugas menyatakan suatu perusahaan atau usaha telah memenuhi aturan-aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam bisnisnya.

Dalam ekonomi hijau, kelompok usaha diharapkan menurunkan emisi karbon dalam proses produksi dan mengurangi dampak buruk lingkungan. Pemerintah wajib mengapresiasi para pengusaha yang telah menerapkan industri hijau dalam proses produksi, distribusi, dan produk barangnya.

Lalu bagaimana peranan masyarakat sebagai konsumen hijau?

Berlanjut ke artikel : Konsumen Hijau

 

Sumber : Buku GREENESIA oleh Nirwono Joga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
chat with me