Tanggung Jawab Sosial Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (Part 3)

Kemitraan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Untuk meminimalkan potensi konflik antara masyarakat dan pengusaha perkebunan kelapa sawit serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pengusaha perkebunan kelapa sawit harus mau dan mampu menjalankan program pengembangan masyarakat (community develompent).

Salah satu program pengembangan masyarakat adalah melalui pola kemitraan sekitar paling rendah seluas 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebun. Pengembangan usaha perkebunan dapat dilakukan dalam berbagai pola antara lain:

  1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan perkebunan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
  2. Pola patungan Koperasi Dengan Investor, yaitu pola penegmbangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki oleh investor perusahaan;
  3. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% sahamnya dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
  4. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor perusahaan yang kemudian pada waktu tentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
  5. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan di mana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengeolahan hasil perkebunan yang kemudian dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
  6. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan;
  7. Pola pengembangan dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

Seluruh biaya yang menyangkut pengembangan unit kebun peserta mitra, menjadi utang dari masing-masing peserta mitra yang memperoleh dan harus dibayar kembali (dicicil dari pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunannya/penjualan TBS) dengan masa tenggang yang cukup panjang serta menurut jadwal dan persyaratan-persyaratan yang cukup ringan.

Ketentuan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani diatur melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 627/Kpts-II/1990 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembeliah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi petani.

Rumus harga pembelian TBS oleh perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

H TBS = K (H cpo x R cpo + H is x R is)

dengan pengertian:

H TBS: Harga TBS acuan yang diterima oleh petani ditingkat Pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg

K: Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani, dinyatakan dalam presentasi (%)

H cpo: Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg

R cpo: Rendemen minyak sawit kasar, dinyatakan dalam persentase (%)

H is: Harga rata-rata inti sawit tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg

R is: Rendeman inti sawit dinyatakan dalam persentase (%). Harga pembelian TBS ditetapkan setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya.

Harga pembelian TBS tersebut merupakan harga franko pabril pengolahan kelapa sawit. Besarnya indeks “K” ditetapkan setiap bulan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS yang keanggotannya terdiri dari unsur:

  1. Pemerintah Daerah Tingkat I
  2. Kantor Wilayah Dep. Kehutanan dan Perkebunan
  3. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I
  4. Perusahaan
  5. Pusat penelitian Kelapa Sawit dan pihat lain yang dipandang perlu. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mempunyai tugas:
    a. Merumuskan dan Mengusulkan besarnya indeks “K” kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
    b. Memantau penerapan besarnya indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS
    c. Memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar dan inti sawit
    d. Memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS
    e.Menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar dan inti sawit kepada perusahaan dan petani secara periodik
    f. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara perusahaan dan petani/kelembagaan petani

Dalam perkembangannya, pemerintah mengembangkan pola sistem satu manajemen. Sistem satu manajemen ini dimaksudkan agar standar teknis kebun petani peserta akan tetap terjaga, perusahaan mitra juga akan menjamin pasokan bahan baku dari petani peserta, petani peserta akan terjamin sumber pendapatannya. Hasil kebun juga pendapatan sebagai tenaga kerja dan pengembalian kredit Investasi akan lebih terjamin karena penjualan hasil tidak keluar dari perusahaan.

Apabila sistem pola satu manajemen antara perkebunan inti dengan peserta mitra dilaksanakan, manajemen yang dilakukan harus terbuka, karena peserta mitra harus mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh perkebunan inti dalam mengelola manajemen perkebunan, agar petani percaya dan tidak saling curiga.

Karena selama ini perkebunan inti tidak pernah terbuka mengenai manajemen sehingga petani selalu curiga kepada perkebunan inti.

Sistem satu manajemen yang akan dilakukan pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan produksinya serta meningkatkan kesejahteraan petani kebun sawit tersebut.

Selain itu, pihak inti harus juga lebih memerhatikan petani mitra. Artinya inti sebagai pengayom, pihak perusahaan diminta untuk melakukan pengaraha dan pemberdayaan (pelatihan teknis kebun sawit) pada petani mitra selama proses kontrak kredit berlangsung. Juga diwajibkan membayar TBS petani mitra dengan harga yang pantas.

Kemitraan bisa terwujud jika terdapat dukungan dari berbagai pihak seperti Pemda dan perbankan, serta kerja sama pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat melalui koperasi dan perusahaan inti yang mengelola perkebunan kelapa sawit.

Pemada berperan dalam hal membantu kelancaran penyerahan lahan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan jalur provinsi dan kabupaten, mendukung pengamanan pembangunan Kebun dan pembentukan tim sosialisasi antara dinas terkait (TP3D2) dengan perusahaan hingga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan juga tidak akan mengeluarkan izin pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit danpa kebun disekitar kebun mitra kepada pihak lain.

Bank merupakan pemberi pinjaman pembangunan kebun kemitraan, dimana besarnya plafond, jangka waktu kredit serta besarnya bunga akan ditentukan oleh bank.

Sedangkan koperasi sawit induk yang berbadan hukum sebagai wadah untuk bermitra dengan perusahaan. Koperasi merupakan pemilik perkebunan kelapa sawit kemitraan.

Perusahaan (manajemen) berperan dalam mengelola kebun mitra dan inti secara penuh (Full Manage) dalam satu manajemen. Pengertian satu manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik mitra usaha maupun milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas dan kesinambungan usaha.

Perusahaan dan Koperasi menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Bupati.

Lahan kemitraan/plasma yang diatasnamakan Koperasi dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dalam 1 HGU koperasi tidak dapat diperjualbelikan oleh Anggotanya. Dengan terbangunnya kebun kemitraan yang berstatus HGU, maka penghasilan Anggota Koperasi akan merata tanpa memandang lokasi/letak kebun. Sehingga pengelolaan kebun akan lebih efisien, mudah dilaksanakan dan dapat terkontrol dengan baik.

Ingin mempelajari Lapangan Perusahaan Perkebunan Sawit? Ikut training Mutikompetensi dengan mengklik Link ini

Sumber:

Judul Buku: Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit

Penulis: Maruli Pardamean, Qid, CRMP

Editor: Th. Arie Prabawati

Setting: Alek

Desain Cover: dan_dut

Korektor: Sigit AS

Penerbit: LILY PUBLISHER Sebuah imprint dari Penerbit ANDI

Tinggalkan komentar

error: Content is protected !!