Wacana penambahan kawasan konservasi di Jawa Barat kembali menguat. Sejumlah gunung yang selama ini dikenal sebagai penyangga ekosistem dan sumber air diusulkan untuk ditetapkan sebagai taman nasional maupun taman hutan rakyat (tahura). Langkah ini digulirkan sebagai respons atas kondisi tutupan hutan di Jabar yang terus menyusut dan dinilai sudah masuk fase mengkhawatirkan.
Data yang disampaikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebut, luas kawasan yang masih berfungsi sebagai hutan di Jawa Barat kini tersisa sekitar 20 persen. Selebihnya, sekitar 80 persen, telah beralih fungsi akibat tekanan pembangunan, ekspansi permukiman, serta aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mencari terobosan cepat untuk menyelamatkan sisa hutan yang ada.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengusulkan sejumlah gunung strategis sebagai kawasan konservasi baru. Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, menyebut beberapa lokasi yang masuk dalam peta prioritas, antara lain Gunung Sanggabuana, Gunung Wayang, Gunung Cikuray, serta kawasan Cibungur di Purwakarta. Wilayah-wilayah ini dinilai masih memiliki nilai ekologis tinggi dan berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Daftar Gunung yang Masuk Usulan
Gunung Sanggabuana menjadi salah satu fokus utama. Gunung ini membentang di empat kabupaten, yakni Karawang, Purwakarta, Bogor, dan Cianjur. Selain menyimpan keanekaragaman hayati, kawasan ini juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi jutaan warga di wilayah hilir. Dalam usulan terbaru, Gunung Sanggabuana diproyeksikan menjadi kawasan konservasi skala besar yang terintegrasi.
Selain itu, Gunung Wayang di Kabupaten Bandung juga masuk daftar prioritas. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan pegunungan di Bandung Selatan. Di Garut, Gunung Cikuray yang selama ini populer di kalangan pendaki juga diusulkan menjadi taman hutan rakyat. Sementara di Purwakarta, wilayah Cibungur dipandang strategis sebagai koridor ekologis yang menghubungkan beberapa kantong hutan tersisa.
Menurut Rohmat, proses penetapan kawasan konservasi ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tahapannya melibatkan tim terpadu yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, peneliti dari BRIN, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tim ini bertugas mengkaji kelayakan ekologis, sosial, dan ekonomi sebelum status kawasan ditetapkan.
Tekanan terhadap hutan di Jawa Barat bukan cerita baru. Laju alih fungsi lahan yang tinggi membuat bentang alam di provinsi ini berubah drastis dalam dua dekade terakhir. Dampaknya terasa nyata, mulai dari meningkatnya risiko banjir, longsor, hingga krisis air bersih di musim kemarau.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya menyoroti kondisi ini dengan nada serius. Menurutnya, kerusakan hutan bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tapi juga langsung menyentuh kualitas hidup masyarakat. “Kalau hutan terus berkurang, bencana akan makin sering datang. Yang rugi bukan cuma alam, tapi warga,” ujarnya dalam sebuah kesempatan terpisah.
Langkah menjadikan gunung-gunung strategis sebagai kawasan konservasi dipandang sebagai upaya menahan laju degradasi tersebut. Dengan status perlindungan yang lebih kuat, aktivitas eksploitasi diharapkan bisa ditekan, sementara rehabilitasi ekosistem dapat berjalan lebih terarah.
Wacana ini mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Peneliti kehutanan dari salah satu perguruan tinggi di Bandung, Dr. Rina Kusuma, menilai kebijakan ini sudah lama dinanti. Menurutnya, Jawa Barat membutuhkan pendekatan lanskap yang lebih serius dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Penetapan kawasan konservasi di pegunungan itu krusial. Gunung adalah menara air. Kalau rusak, siklus hidrologi terganggu. Efeknya bisa dirasakan lintas generasi,” kata Rina.
Nada serupa disampaikan aktivis lingkungan dari Komunitas Peduli Hutan Jabar, Andi Firmansyah. Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses konservasi. “Status kawasan saja tidak cukup. Harus ada skema pemberdayaan warga sekitar, supaya mereka ikut merasa memiliki dan menjaga,” ujarnya.
Menurut Andi, konflik lahan sering muncul ketika penetapan kawasan dilakukan tanpa dialog yang matang. Karena itu, transparansi dan komunikasi sejak awal menjadi kunci agar program ini tidak memicu resistensi.
Meski dinilai strategis, proses penetapan kawasan konservasi bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih lahan dengan permukiman, kebun, dan area garapan warga. Di beberapa titik, masyarakat sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan yang kini masuk dalam peta usulan konservasi.
Rohmat Marzuki menegaskan, pendekatan yang digunakan tidak akan semata-mata represif. Pemerintah berencana menyiapkan skema transisi, termasuk opsi perhutanan sosial dan kemitraan konservasi, agar warga tetap bisa beraktivitas tanpa merusak lingkungan.
“Konservasi itu bukan soal melarang total, tapi mengatur supaya alam tetap terjaga dan masyarakat tetap sejahtera,” katanya.
Jika usulan ini terealisasi, Jawa Barat bakal menambah kantong-kantong hijau baru yang berfungsi sebagai penyangga ekologis. Selain menjaga keanekaragaman hayati, kawasan konservasi juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis edukasi dan pelestarian.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dadan Supriatna, melihat peluang besar di sini. Menurutnya, ekowisata yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber ekonomi alternatif bagi warga sekitar. “Kuncinya ada di tata kelola. Kalau profesional, manfaatnya bisa dirasakan banyak pihak,” ujarnya.
Di tengah tekanan pembangunan yang kian masif, langkah menjadikan deretan gunung di Jawa Barat sebagai kawasan konservasi dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan mulai ditempatkan sebagai prioritas. Tantangannya kini ada pada konsistensi implementasi di lapangan.
