Bogor – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor buat memperbaiki kualitas lingkungan terus digeber. Salah satu program unggulan yang mulai terealisasi adalah “1 Kecamatan 1 Hektare Hutan”, sebuah gerakan masif penghijauan yang ditargetkan menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh wilayah Bogor.
Program ini resmi berjalan sejak awal 2026 dan langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, komunitas lingkungan, pelajar, hingga pelaku usaha. Targetnya jelas: setiap kecamatan memiliki minimal satu hektare kawasan hutan atau lahan hijau produktif yang bisa jadi paru-paru wilayah sekaligus ruang edukasi lingkungan.
Gerakan Hijau yang Mulai Terlihat Nyata
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, hingga pekan pertama Februari 2026, sudah ada lebih dari 18 kecamatan yang mulai melakukan penanaman pohon serentak di berbagai titik strategis. Lokasinya bervariasi, mulai dari lahan kritis, bantaran sungai, area bekas galian, sampai lahan tidur milik desa.
Kepala DLH Kabupaten Bogor, Agus Setiawan, mengatakan program ini bukan sekadar seremonial tanam pohon, tapi dirancang sebagai upaya jangka panjang.
“Kami ingin menciptakan hutan mini di tiap kecamatan. Bukan cuma tanam, tapi juga dirawat. Harapannya, lima sampai sepuluh tahun ke depan, Bogor punya sabuk hijau yang kuat,” ujar Agus, dikutip dari laman resmi Pemkab Bogor.
Jenis tanaman yang ditanam juga beragam, mulai dari pohon keras seperti mahoni, trembesi, dan sengon, sampai tanaman buah produktif seperti alpukat, mangga, dan jambu. Kombinasi ini dipilih agar selain memperbaiki kualitas udara, program ini juga memberi nilai ekonomi buat masyarakat sekitar.
Antusiasme warga terlihat tinggi. Di Kecamatan Cibinong, misalnya, ratusan relawan dari komunitas pecinta alam, mahasiswa, dan pelajar ikut terlibat langsung dalam aksi tanam pohon di kawasan bekas lahan galian.
Koordinator Komunitas Hijau Bogor, Rina Maharani, menyebut program ini jadi momentum penting buat membangkitkan kesadaran lingkungan.
“Bogor itu daerah penyangga ibu kota. Tekanan pembangunan besar banget. Kalau nggak ada gerakan masif seperti ini, kita bakal kehilangan ruang hijau,” katanya.
Menurut Rina, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas jadi kunci sukses program ini. Ia juga mendorong adanya adopsi pohon, di mana warga atau perusahaan bisa ikut bertanggung jawab merawat tanaman yang sudah ditanam.
Pakar tata lingkungan dari IPB University, Dr. Yudi Pranata, menilai program 1 Kecamatan 1 Hektare Hutan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim dan krisis air.
“Penambahan ruang hijau itu sangat krusial buat menekan risiko banjir, longsor, dan penurunan kualitas udara. Bogor punya topografi yang rawan, jadi pendekatan ekologis wajib diperkuat,” jelas Yudi.
Ia menambahkan, hutan kota dan hutan desa bisa berfungsi sebagai daerah resapan air sekaligus habitat mikro bagi keanekaragaman hayati lokal.
Menariknya, program ini juga dikombinasikan dengan edukasi lingkungan berbasis sekolah dan pesantren. DLH bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengajak siswa terlibat langsung dalam proses pembibitan, penanaman, dan perawatan pohon.
Di Kecamatan Leuwiliang, beberapa sekolah sudah mengadopsi lahan hutan mini sebagai laboratorium alam. Siswa diajak belajar soal konservasi, daur ulang, hingga pertanian ramah lingkungan.
Kepala Sekolah SMPN 3 Leuwiliang, Siti Nurhayati, menyebut pendekatan ini jauh lebih efektif ketimbang pembelajaran teori di kelas.
“Anak-anak jadi paham pentingnya menjaga alam karena mereka terlibat langsung. Ini investasi karakter jangka panjang,” ucapnya.
Meski mendapat sambutan positif, program ini tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan, terutama di wilayah yang sudah padat permukiman. Selain itu, faktor perawatan pascatanam juga jadi sorotan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pakuan, Ahmad Fauzi, menilai perlu ada regulasi teknis yang kuat agar lahan hijau ini tidak beralih fungsi di kemudian hari.
“Harus ada payung hukum yang jelas. Kalau cuma berbasis program tanpa perlindungan hukum, risiko alih fungsi lahan tetap besar,” tegasnya.
Pemkab Bogor menargetkan hingga akhir 2026, seluruh 40 kecamatan di wilayahnya sudah memiliki kawasan hutan mini. Jika tercapai, Bogor bakal menambah minimal 40 hektare ruang hijau baru, angka yang cukup signifikan di tengah pesatnya pembangunan.
Bupati Bogor dalam keterangannya menyebut program ini sebagai bagian dari visi besar menjadikan Bogor sebagai kawasan penyangga hijau Jabodetabek.
“Kami ingin Bogor bukan cuma jadi daerah hunian, tapi juga benteng ekologis yang melindungi wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Selain manfaat lingkungan, program ini juga berpotensi membuka peluang ekonomi. Pengembangan hutan desa bisa dikombinasikan dengan wisata edukasi, agroforestri, hingga produk UMKM berbasis hasil hutan non-kayu. Beberapa desa bahkan mulai merancang paket wisata tanam pohon dan edukasi konservasi sebagai daya tarik baru. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengembangan hutan sosial mampu meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 30 persen.
Gerakan 1 Kecamatan 1 Hektare Hutan diharapkan jadi contoh nasional tentang bagaimana daerah bisa bergerak cepat menghadapi tantangan lingkungan. Dengan kolaborasi lintas sektor, Bogor punya peluang besar menciptakan lanskap hijau yang berkelanjutan.
Warga berharap program ini terus dijaga konsistensinya, bukan hanya ramai di awal, tapi berkelanjutan hingga generasi mendatang.
Sumber:
- Pemkab Bogor – https://bogorkab.go.id
- IPB University – https://www.ipb.ac.id/news
- Kementerian LHK – https://www.menlhk.go.id
