CIBINONG, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bikin gebrakan baru yang langsung jadi sorotan publik. Bukan soal proyek biasa, tapi kali ini fokusnya soal pengelolaan tambang dan tata kelola pembangunan yang sering jadi sorotan soal transparansi dan potensi penyimpangan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto memutuskan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat ikut mengawasi aspek-aspek strategis yang dikerjakan Pemkab. Langkah ini dipilih supaya semua proses mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan proyek, terutama yang terkait sektor pertambangan dan infrastruktur, bisa berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, dan minim peluang praktik yang merugikan publik.
Dalam pertemuan koordinasi yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan kalau kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas. Sektor tambang jadi perhatian besar karena punya dampak yang luas bukan cuma soal ekonomi, tapi juga lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
“Pendampingan ini kami minta supaya setiap keputusan dan langkah kita sejalan dengan aturan yang berlaku dan benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Rudy saat sesi rapat yang turut dihadiri jajaran KPK Wilayah II.
Beberapa hal yang jadi titik pantau utama termasuk:
-
Tata kelola pertambangan dan alih fungsi lahan.
-
Pengawasan pembebasan lahan untuk proyek strategis.
-
Pembangunan jalur khusus angkutan tambang dan barang, serta proyek jalan Rancabungur–Leuwiliang.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons terhadap banyaknya opini dan feedback dari masyarakat soal proyek besar di wilayah Bogor Barat dan sekitarnya, yang selama ini kerap menuai pro-kontra.
KPK Turun Langsung, Audit & Koordinasi Lintas Lembaga
Keterlibatan KPK bukan sekadar duduk di satu meja. Lembaga antirasuah ini akan turut melakukan pengawasan langsung dan tak langsung, terus mendampingi mulai dari awal sampai akhir tahapan program. Selain itu, KPK juga siap memfasilitasi koordinasi dengan instansi lain seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga pemerintahan provinsi supaya semua pihak bisa saling sinkron.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, bilang kalau pembahasan kali ini juga mencakup delapan area tata kelola pemerintahan yang selama ini jadi sorotan, mulai dari pengadaan barang dan jasa sampai perencanaan anggaran.
“Kita akan bantu identifikasi persoalan dan rumuskan langkah tindak lanjut bersama agar tata kelola pemerintahan termasuk sektor tambang lebih sehat,” jelas Bahtiar.
Dampak Positif: Skor Integritas Meningkat
Kolaborasi ini sejatinya bisa dibilang bukan murni hal baru buat Pemkab Bogor. Menurut catatan evaluasi KPK, skor integritas Pemkab Bogor meningkat menjadi 73,8 berdasarkan penilaian tata kelola pemerintahan daerah tahun 2025. Ini jadi modal penting buat memperkuat kerja sama di 2026.
Kenaikan skor integritas itu menjadi bukti kalau langkah-langkah sebelumnya mulai nunjukin hasil positif. Meski begitu, Bahtiar tetap mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola adalah proses panjang yang perlu keterlibatan semua pihak bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat dan lembaga pengawas.
Keputusan Pemkab Bogor untuk mengundang KPK ke dalam ‘arena pengawasan’ ini berkembang di tengah sorotan masyarakat soal tata kelola tambang, lingkungan, dan penggunaan anggaran. Kritik publik ini muncul karena sektor tambang sering dikaitkan dengan potensi dampak sosial dan ekologis, selain persoalan transparansi.
Beberapa pihak bahkan menilai langkah ini sebagai ujian nyata komitmen pemerintah daerah: apakah kolaborasi ini bakal benar-benar bikin perubahan riil, atau hanya jadi strategi buat ‘meredam’ tekanan publik.
Namun menurut sebagian pengamat lokal, keterlibatan KPK justru bisa jadi momentum buat Bogor nunjukin kalau pembangunan besar bisa tetap dijalankan sambil memastikan prosesnya adil, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Sumber: Antara News, Setda Bogor Kabupaten, RBG.id, rasioo.id.
