Indonesia kembali menunjukkan perannya dalam mendorong tata kelola kehutanan yang berkelanjutan di tingkat internasional. Dalam pertemuan 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, Indonesia mengajak seluruh anggota APEC memperkuat kerja sama melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sekaligus mendukung pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi global untuk pelestarian mangrove. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perdagangan hasil hutan yang legal, menjaga ekosistem, dan memperluas kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti. Dalam kesempatan itu, Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan hutan bukan hanya soal menjaga sumber daya alam, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam membangun kepercayaan dunia terhadap produk hasil hutan nasional.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah penguatan SVLK, sistem yang telah lama menjadi instrumen penting dalam memastikan legalitas hasil hutan Indonesia. Melalui SVLK, seluruh rantai pasok produk kehutanan dapat ditelusuri sehingga memberikan jaminan bahwa produk berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab. Sistem ini juga telah mendapat pengakuan dari berbagai negara sebagai salah satu mekanisme yang mendukung perdagangan kayu yang transparan dan berkelanjutan.
Menurut Indonesia, keberhasilan menjaga legalitas hasil hutan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum. Dibutuhkan strategi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena itu, Indonesia mendorong pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Produk seperti madu hutan, rotan, bambu, getah, hingga tanaman obat dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga tutupan hutan tetap lestari.
Selain memperkuat SVLK, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC meningkatkan kerja sama dalam membangun sistem ketertelusuran atau traceability, memperluas akses pasar, mengurangi hambatan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai pasok produk kehutanan yang semakin transparan, kompetitif, dan dipercaya pasar internasional. Kolaborasi lintas negara juga menjadi kunci untuk memperkuat daya saing produk hasil hutan legal dari kawasan Asia-Pasifik.
Topik lain yang mendapat perhatian besar adalah perlindungan ekosistem mangrove. Indonesia diketahui memiliki sekitar 23 persen kawasan mangrove dunia, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir global. Mangrove bukan hanya berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga menjadi habitat berbagai spesies serta menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Ancaman seperti penebangan ilegal dan alih fungsi lahan menjadi tantangan yang membutuhkan kerja sama lintas negara.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai wadah kolaborasi internasional. WMC dirancang menjadi tempat bertemunya pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi internasional, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan, melakukan riset bersama, mengembangkan inovasi, serta mempercepat program konservasi dan restorasi mangrove di berbagai negara.
Indonesia juga mengundang seluruh anggota APEC agar bergabung dalam World Mangrove Center. Melalui kolaborasi tersebut, setiap negara diharapkan dapat saling bertukar pengalaman, memperkuat kapasitas teknis, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), dan meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan upaya yang dilakukan secara terpisah.
Partisipasi aktif Indonesia dalam forum APEC sekaligus memperlihatkan komitmen untuk terus mengambil peran dalam pembahasan isu kehutanan global. Penguatan SVLK, pengembangan HHBK, hingga pembentukan World Mangrove Center menjadi rangkaian langkah yang saling melengkapi dalam membangun pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Upaya tersebut tidak hanya mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar dunia.
