Pemerintah Kota Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan dengan menargetkan sekitar 9.900 Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mengenyam pendidikan. Program ini menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan nonformal.

Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat Kota Bogor Tahun 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai perangkat daerah, instansi pendidikan, hingga organisasi masyarakat guna menyatukan strategi dalam menekan angka anak putus sekolah secara bertahap. Program tersebut juga menjadi lanjutan dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun ini untuk memperkuat sektor pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, menjelaskan bahwa jumlah ATS di Kota Bogor saat ini berada di kisaran 9.900 anak, turun dibandingkan akhir tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 10.700 anak. Penurunan tersebut menunjukkan adanya hasil positif dari berbagai program yang sudah dijalankan, meski masih diperlukan kerja sama yang lebih luas agar semakin banyak anak dapat kembali belajar.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan menggandeng berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, kecamatan, kelurahan, Karang Taruna, PKBM, hingga unsur masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan sekaligus mengajak anak-anak yang sempat berhenti sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat proses pendataan sebelum penutupan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga anak-anak yang berhasil kembali bersekolah dapat segera tercatat dalam sistem nasional. Langkah tersebut juga menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memperluas pemberian beasiswa bagi siswa SMP swasta. Kedua, memperbesar akses pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ketiga, membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) yang memungkinkan proses belajar dilakukan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat, seperti di aula kelurahan, balai RW, maupun fasilitas umum lainnya.

Menurut Herry Karnadi, keberadaan Pokjar menjadi solusi agar anak-anak yang terkendala jarak maupun kondisi ekonomi tetap memperoleh kesempatan belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Pendekatan ini sekaligus memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses sekolah formal.

Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga terus melakukan verifikasi data agar jumlah ATS benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Proses tersebut mencakup pengecekan domisili, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga penyebab utama seorang anak berhenti sekolah.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, yaitu keterbatasan akses sekolah, kondisi ekonomi keluarga, serta faktor sosial dan budaya. Untuk mengatasi dua faktor pertama, pemerintah menghadirkan berbagai bantuan pendidikan, beasiswa, PKBM, serta Pokjar. Sementara faktor sosial memerlukan pendekatan yang lebih panjang melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa pendidikan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus turun langsung ke masyarakat sebagai bagian dari upaya memastikan program pendidikan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.

“Aksi turun ke lapangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk memastikan anak-anak yang sempat putus sekolah kembali memperoleh kesempatan belajar,” ujar Jenal Mutaqin.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada pemerataan kesempatan belajar melalui berbagai program yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap dunia pendidikan juga terlihat melalui peningkatan anggaran pendidikan, kerja sama dengan sekolah swasta, pemberian beasiswa, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena kendala ekonomi maupun akses pendidikan.

Melalui sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dukungan warga, target menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Bogor diharapkan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memperkuat pembangunan Kota Bogor di masa mendatang.

Sumber:

• Viva Bogor – Serius Benahi Sektor Pendidikan, Pemkot Bogor Targetkan 9.900 ATS Mengenyam Pendidikan
• Pemerintah Kota Bogor
• Klik Bogor