Nasib Hutan Mangrove Maumere di Tengah Ekspansi Tambak Pesisir

Kabar kurang sedap datang dari pesisir utara Flores. Hutan mangrove di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Wilayah yang harusnya jadi benteng alami buat nahan abrasi dan tsunami ini makin kegerus gara-gara perluasan tambak udang dan ikan yang ugal-ugalan. Ironisnya, aktivitas ini nggak cuma ngerusak lingkungan, tapi juga diduga nabrak aturan hukum.

Kondisi di lapangan menunjukkan kalau pembabatan pohon mangrove ini sudah sampai ke level yang bikin elus dada. Salah satu titik paling parah ada di Kelurahan Kota Uneng. Berdasarkan laporan terbaru dari Mongabay Indonesia (30/03/2026), penebangan mangrove buat bikin tambak baru sudah bikin warga sekitar was-was. Soalnya, pohon-pohon itu adalah satu-satunya pelindung mereka dari gelombang tinggi dan badai.

Petrus Blasing, Ketua RT di wilayah Kota Uneng, bilang kalau pembukaan tambak ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an. Tapi, belakangan ini skalanya makin gila-gilaan karena kepemilikan lahan yang terus berpindah tangan ke pengusaha dan pejabat. “Itu rata-rata belum punya izin usaha semua. Mereka bilang punya sertifikat tanah di dalam hutan mangrove, padahal dulu itu tanah negara,” tegas Petrus.

Masalah utama dari ekspansi tambak ini bukan cuma soal pohon yang tumbang, tapi soal gimana sertifikat tanah bisa terbit di kawasan hutan lindung. Banyak pihak curiga ada “main mata” dalam penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) di area yang harusnya jadi kawasan konservasi.

Sulastri H.I. Rasyid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) NTT, nggak tinggal diam melihat fenomena ini. Pihaknya sudah minta aparat penegak hukum buat melakukan penyelidikan mendalam. “Usaha tambak ini tidak ada izin lingkungan. Kami lakukan penghentian sementara,” ujarnya. Menurutnya, pelaku perusakan nggak cuma harus distop, tapi wajib ganti rugi dengan menanam kembali mangrove yang sudah mereka tebang.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kalau mangrove hilang, yang paling pertama ngerasain susahnya adalah nelayan kecil. Hutan bakau itu ibarat “rumah sakit bersalin” buat ikan, udang, dan kepiting. Kalau rumahnya dihancurkan, otomatis stok ikan di laut bakal merosot drastis. Belum lagi risiko bencana. Ingat nggak kejadian tsunami Maumere tahun 1992 silam? Waktu itu, wilayah yang punya mangrove tebal terbukti jauh lebih aman dibanding area yang pesisirnya gundul.

Seorang aktivis lingkungan lokal, Vero Lamahoda, juga sempat menyuarakan keheranannya kenapa aktivitas tambak tanpa AMDAL ini bisa jalan terus tanpa pengawasan ketat dari pemerintah kabupaten. Menurutnya, dokumen AMDAL itu harga mati buat mencegah pencemaran limbah cair dari tambak yang bisa ngerusak kualitas air laut.

Data dari penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Papua (2024) menyebutkan kalau ekosistem mangrove di Teluk Maumere itu punya cadangan karbon yang sangat tinggi, mencapai sekitar 58,13 ton C per hektar. Artinya, kalau mangrove ini dibabat, kita nggak cuma kehilangan pelindung pantai, tapi juga ngelepas emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer yang bikin pemanasan global makin parah.

Selain itu, para ahli menekankan kalau rehabilitasi mangrove nggak bisa cuma asal tanam. Butuh pendekatan berbasis komunitas supaya warga lokal merasa memiliki dan ikut menjaga. Jangan sampai proyek tanam bakau cuma jadi seremoni belaka sementara di sisi lain alat berat terus ngeratain hutan yang sudah ada.

Nasib Hutan Mangrove Maumere sekarang ada di ujung tanduk. Kalau pemerintah nggak segera ambil langkah berani buat audit lahan dan cabut sertifikat bermasalah, tinggal nunggu waktu aja sampai pesisir Sikka bener-bener kehilangan jati dirinya. Penegakan hukum nggak boleh pandang bulu, mau itu milik pengusaha besar atau oknum pejabat.

Keseimbangan antara ekonomi dari sektor tambak dan kelestarian ekologi harus benar-benar dijaga. Jangan sampai demi keuntungan sesaat dari ekspor udang, kita harus bayar mahal dengan nyawa dan harta benda waktu bencana datang melanda.

Sumber: